Legislator: UN ditunda bukti kurangnya pengawasan percetakan

penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) pada 11 provinsi adalah bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan un, tutur anggota komisi x dpr raihan iskandar.

seharusnya pemerintah telah jauh hari meyakinkan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. melalui kehadiran penundaan ini maka ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan un pada 11 daerah itu akan bertmbah, papar raihan iskandar di jakarta, minggu.

anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) itu menyatakan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan akan menimbulkan biaya sampingan.

sejumlah guru pengawas dan telah berada pada tujuan ujian terpaksa harus menanti lebih berlalu karena ujian nasional ditunda. siapa dan menanggung uang hidup mereka di pada lokasi? sudah pasti kepada sebagian guru pengawas dan berada dalam lokasi besar, tidak mungkin agar pulang ke daerah tiap-tiap lalu tinggal lagi ke objek wisata ujian, ujarnya.

Informasi Lainnya:

terkait penundaan un ini, raihan mengatakan komisi x hendak segara memanggil perwakilan pemerintah untuk menjelaskan masalah itu.