gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat tersebut tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) yang tidak memerlukan tanda tangan presiden ri agar bisa membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu maka dirut bumd saja, tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Koleksi Jam Tangan Murah
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Jasa Cuci Sofa Profesional
jokowi mengatakan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan membeli dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, jam. kayak enggak ada kerjaan saja saya, ujarnya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta dibuat jenis preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan dan mesti tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan agar pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.